Sepatu Palsu Untungkan Penjual Berkali Lipat, Rugikan Pembeli Dan Dilaporkan Polisi

Sepatu wanita palsu yang biasanya dibalut dengan istilah KW atau replika merk terkenal mungkin masih bisa ditawar karena pembeli juga tahu kalau sepatu tersebut bukan asli. Lain halnya dengan sepatu palsu yang menembak langsung merk-merk mahal, penjualnya akan mendapat keuntungan berkali lipat. Sebaliknya pembeli akan kecewa berat setelah sepatu yang semula dikira asli ternyata hanya tiruan atau palsu.

Seperti peristiwa yang terjadi di Barelang, seorang konsumen penyuka sepatu merk Nike merasa tertipu saat dia membeli sepatu merk Nike di toko BCS Mall, Baloi setelah mencermati sepatu yang dibelinya ternyata palsu. Tidak terima menjadin korban penipuan, pembeli sepatu tersebut lalu melaporkannya ke polisi.

Wakasat Reskrim Polresta Barelang AKP Dasta Analis, didampingi Kanit V, AKP Retno Anriani membenarkan, pihaknya langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyitaan terhadap ratusan pasang sepatu merk Nike dan All Star yang dijual di toko yang dilaporkan tersebut.

"Berdasarkan laporan dari tersebut, pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap ratusan pasang sepatu KW merk Nike dan All Star ini sebanyak 21 jenis dan model," kata AKP Dasta Analis saat ekspos perkara di Mapolresta Barelang, dikutip dari Haluan Kepri, Rabu (20/4/2016).

Diterangkan Dasta, sepatu tersebut diketahui dipasok dari provinsi Jawa Barat, dengan sistim pembelian dalam jumlah banyak. Sehingga, pedagang akan mendapat harga pembelian yang jauh lebih murah dengan berbagai model dan corak.

"Setelah kita periksa, ternyata sepatu ini dibeli pedagang toko dengan modal Rp50 ribu hingga Rp80 ribu per pasang. Sementara, pedagang menjualnya kepada konsumen dengan harga yang berkisar dari Rp300 hingga Rp500 ribu. Sehingga para penjual akan meraih untung berlipat ganda," ungkap Wakasat Reskrim ini.

Selain menyita ratusan sepatu jenis sport tersebut, polisi juga telah menetapkan 4 orang tersangka. Yaitu Ey dan As, yang diamankan di toko dalam Panbil Mall. Kemudian pelaku Ay dan Ah, yang diamankan dari BCS Mall. "Ke empat pelaku ini tidak kita tahan, karena mereka pedagang yang hanya sebagai penjual dengan sanksi hukuman satu tahun penjara. Para pelaku akan dikenakan Pasal 94 ayat 1, UU Nomor 15, tentang pemalsuan merk, dengan ancaman hukuman selama 1 tahun penjara, atau di denda Rp100 juta," tukasnya.

Penyerapan Anggaran Menurun, Angka Silpa Meningkat

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi tahun 2015 yang dilakukan 21 April 2016 merupakan laporan pertanggungjawaban yang istimewa karena didalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2015 semua pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ngawi dan jajaran eksekutif berseragam ala adat Jawa hal tersebut dikarenakan didalam penyampaian LKPJ tersebut bertepatan dengan Hari Kartini. Selain berseragam adat Jawa lengkap pimpinan DPRD, eksekutif serta jajajan muspida dalam menghadiri undangan tersebut didampingi oleh para istri.
   
Didalam penyampaian LKPJ Bupati tahun 2015 tersebut angka kenaikan silfa mulai tahun 2010 sampai 2015 mengalami tren kenaikan yang terus-menerus, tren kenaikan itu menurut Bupati Ngawi yang akrab dipanggil Kanang, ketika dikonfirmasi usai menyampaikan LKPJ tahun 2015 di hadapan pimpinan DPRD beserta anggotanya, disebabkan satuan kerja teknis ragu di dalam penyerapan hal itu karena saat itu masih di dalam masa transisi karena saya sudah habis masa kerjanya dan diteruskan oleh PLH Bupati dan diteruskan oleh PJ Bupati jadi ada tiga masa transisi dan ini mungkin menjadi kendala bagi satuan kerja teknis untuk melakukan penyerapan anggaran.
   
Lebih lanjut Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistiyoko atau Mas Kanang ini mengatakan untuk tahun 2016 ini kita rencanakan dan akan kita lakukan eksekusi terhadap silpa yang sangat tinggi itu sehingga untuk LKPJ tahun 2016 yang akan saya sampaikan di tahun 2017 sudah mengalami penurunan, dan saya yakin itu bisa saya lakukan, terang Kanang.
   
Masih menurut Kanang, panggilan akrab Bupati Ngawi ini, dalam penyerapan silpa yang tinggi itu sesuai akan kami fokuskan untuk perbaikan infrastruktur karena visi dan misi periode 2 ini membangun kesejahteraan masyarakat sehingga dengan infrastruktur yang bagus akan memperlancar roda ekonomi, dan saya minta semua bisa memahami mengapa terjadinya peningkatan silpa yang sangat tinggi. Ke depan semua satuan kerja teknis harus mampu bekerja yang lebih keras lagi, terang Kanang sambil meninggalkan gedung DPRD. (Sidik Nusantara)

Bagaimana Memakai Sepatu High Heels Tanpa Betis Jadi Besar ?

Sepatu wanita hak tinggi atau high heels bukan hanya sekedar alas kaki bagi wanita, tetapi merupakan perangkat fashion yang penting untuk meningkatkan kualitas penampilan. Meskipun untuk menggunakan high heels cukup beresiko dasn harus bisa menahan rasa sakit, dengan memakai sepatu model ini banyak wanita yang merasa tubuhnya terkesan lebih tinggi dan langsing, sehingga menambah rasa percaya diri.

Tetapi model sepatu yang menjadi kebutuhan wajib bagi wanita ini di sisi lain membawa dampak negatif. Penggunaan high heels juga bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan, tumit dan mata kaki yang mudah terasa nyeri, pegal, pengecilan otot, keseleo dan patah tulang saat berjalan, perubahan postur tubuh, atau bahkan kram.

Dampak negatif lain yang kini sedang menjadi isu, adalah kemungkinan beris pengguna high heels akan menjadi lebih besar. Padahal setiap wanita berharap agar betisnya berada dalam bentuk yang ideal agar bisa mendapatkan penampilan tubuh yang lebih baik.

Hanya saja, isu tentang penggunaan sepatu high heels yang bisa membuat betis membesar memang masih kontroversial, sehingga akhirnya dilakukan sebuah penelitian mengenai hal ini oleh Marco Narici, dari Manchester Metropolitan University.

Dari partisipan yang berjumlah 80 orang yang sudah terbiasa memakai sepatu high heels, 11 orang diantaranya memakai sepatu high heels setidaknya 2 inchi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mereka tidak merasa nyaman untuk memakai sepatu tanpa hak.

Setelah mengevaluasi tendon hingga otot para partisipan ini, Marco Narici menyimpulkan bahwa wanita yang termasuk sering memakai sepatu high heels memang akan mengalami pembesaran massa otot yang terjadi pada betisnya. Persendian kaki pun akan cenderung lebih kencang dan lebih tebal. Kondisi ini ditengarai disebabkan oleh kemampuan sepatu high heels yang membuat kaki tidak benar-benar bisa meregang dengan sempurna.

Meskipun membuat massa otot menjadi lebih besar, secara umum dan kasat mata tidak akan terlihat jelas pembesaran pada betis bagi para pemakai sepatu high heels. Hanya saja, pengguna sepatu high heels tentu akan sering merasa tidak nyaman, cedera, hingga rasa tegang yang berkelanjutan sehingga harus ditangani secara medis. Satu hal yang pasti, janganlah terlalu sering memakai sepatu high heels agar kesehatannya tetap terjaga.

Namun, jika Anda termasuk salah satu orang yang diwajibkan untuk memakai high heels karena alasan tertentu, berikut ini adalah tips yang bisa Anda terapkan agar high heels tidak membahayakan kesehatan Anda:

1. Pilihlah heels yang ketinggiannya kurang dari 10 cm. Hal ini akan mencegah beban berat tubuh yang akan bertumpu pada kaki. Selain itu, menggunakan heels yang tidak terlalu tinggi akan mengurangi resiko terjatuh.

2. Hindari penggunaan sepatu high heels terlalu lama, dan apabila memungkinkan, bawalah sepatu flat sebagai sepatu pengganti untuk merelaksasikan otot kaki. Lakukan pula message dengan rutin pada kaki, sambil lakukan perendaman menggunakan air hangat pada malam hari setelah memakai sepatu high heels. Tujuan dari dilakukannya hal ini adalah untuk membantu memperlancar peredaran darah. (surabayanews)

Sarana Jalan Wisata Kedung Tumpang dan Sanggar Digarap Usai PAK 2016

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur akhirnya menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kerjasama pengelolaan sejumlah objek wisata di dalam areal lahan hutan negara yang ada di daerah tersebut. Prosesi penandatangan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, M.Si dengan Kepala Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kediri Maman Rosmantika serta KPH Blitar Haris Suseso beberapa waktu lalu, di
Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa.
   
Nota kesepakatan tersebut dihadiri, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono SE,MSi, Wabup Drs.Maryoto Bhirowo MM serta sejumlah pejabat SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan beberapa pejabat danramil setempat. ”Intinya nota kesepahaman yang ditandatangani baru sebatas kesepakatan untuk bekerja sama saling menguntungkan, antara Pemkab Tulungagung dengan Perhutani Divre Jatim,” ungkap Bupati Syahri Senin (18/4).
   
Ditegaskan, nota kesepahaman masih bersifat umum, namun yang didahulukan adalah sarana jalan menuju obyek wisata pantai Kedung Tumpang di Kecamatan Pucanglaban serta obyek wisata pantai Sanggar di Kecamatan Tanggunggunung ”Nanti setelah Perubahan Anggaran Keuangan ( PAK) bulan Juni 2016 sudah mulai digarap sarana tersebut” ungkapnya. Diakui pihaknya melalui Dinas PU dan Permukiman Bina Marga Cipta Karya pernah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 600 Juta, tetapi dikembalikan ini menyusul saat itu belum ada kesepakatan kerjasama atau MoU. Jelasnya.
   
Menurut Syahri, MoU lanjutan akan dilakukan di titik objek lokasi wisata yang dikerjasamakan antara pemerintah daerah dengan pihak perhutani.Dalam kontrak kerjasama, Syahri mengatakan pengelolaan kawasan wisata dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, sementara perhutani hanya penyediaan lahan.”Ke depan, konsep pengelolaan dilakukan sepenuhnya oleh pemda dengan system bagi hasil 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk perhutani,” paparnya.
   
Dituturkan Bupati Syahri, Jika Pantai Kedung Tumpang berada di Kecamatan Pucanglaban yang panoramanya begitu indah seperti telaga,untuk obyek wisata pantai Sanggar atau Sanggaria terletak di Desa Jengglungharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.Posisi pantai ini sebenarnya sangat dekat dengan pantai Sine, hanya berjarak sekitar 3 km (jarak lurus/udara) di sebelah baratnya Pantai Sine.Diantara Sine dan Sanggar ada lagi sebuah Pantai yaitu Pantai Ngalur.
   
Pantai Ngalur ini jaraknya lebih dekat dengan Sine, hanya sekitar 2,5 km saja. Sedangkan di sisi Barat Pantai Sanggar ada sebuah perbukitan yang di saat-saat tertentu seperti menyemburkan uap konon bisa mencapai setinggi 25 meter. Tempat ini dinamakan Pantai Pathok Gebang.Jika Area Wisata Sine - Ngalur - Sanggar dan Pathok Gebang dibuka, maka akan menjadi primadona baru pecinta wisata di Jawa Timur mau pun wisatawan domestik/nasional, tuturnya.
   
Sasaran obyek wisata yang akan digarap seluruhnya ada delapan objek wisata diantaranya tujuh wisata pantai, dan satu wisata air terjun. Untuk wisata pantai antara lain Pantai Kedung Tumpang, Sanggar, Sine, Coro, Bayem, Klatak, dan Banyu Muluk.Sedang untuk obyek wisata kawasan air terjun yang dikelola adalah Sumber air terjun Lawean yang berada di Kecamatan Sendang. (ag/Sidik Nusantara)

Sepatu Wanita Buatan Mantan PSK Diapresiasi Komisi VIII DPR-RI

Sepatu wanita yang merupakan salah satu hasil kerajinan Usaha Kecil Menengah (UKM) para mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) Dolly mendapat apresiasi dari Komisi VIII DPR-RI. Tak hanya itu, juga batik, olahan makanan dan minuman, baju taqwa, blangkon, seprei dan tempe mendapat perhatian dan dibeli untuk oleh-oleh pulang ke Jakarta.

Kunjungan ke sentra-sentra UKM di eks lokalisasi Dolly di Kecamatan Sawahan Surabaya dilakukan usai mengunjungi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka melaksanakan tugas pokok yakni pengawasan dan legislasi. Kemudian untuk melihat secara langsung kinerja dan program-program yang dibidanginya.Ruang lingkup bidang yang menjadi bidang tugas Komisi VIII meliputi agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana dan Badan Amil Zakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, H Akhmad Sukardi saat menerima Komisi VIII DPR RI beserta rombongan di di Kantor Gubernur Jawa Timur Jl Pahlawan Surabaya, Senin (21/3) mengatakan, Komisi VIII DPR RI menyambut baik dan merasa puas mendapat informasi dan jawaban dari Sekretaris Daerah Prov Jawa Timur tentang bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Setelah itu Komisi VIII DPR RI langsung diajak ke sentra-sentra UKM di eks lokalisasi Dolly di Kecamatan Sawahan Surabaya. Di sentra-sentra kerajinan tersebut diharapkan wakil rakyat bisa memborong berbagai hasil karya anak bangsa. Khususnya para mantan PSK di pusat lokalisasi terbesar se Asia Tenggara yang proses penutupannya sempat menjadi pusat perhatian nasional.

Camat Sawahan Kota Surabaya, Yunus mengatakan, kawasan di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Surabaya kini telah berubah. Dulu, orang mengenal kawasan itu sebagai lokalisasi prostitusi Dolly, kini Gang Dolly tak seramai dulu yang menjadi pusat jajanan perempuan malam berbagai usia.

Alas kaki sepatu, diawal produksi hanya memproduksi sekitar 10 pasang sepatu saja, kini omsetnya sudah mencapai Rp 9-10 juta/UKM. Pasar sepatu dan batik dari dolly selain dipasarkan di Surabaya juga di Bali, NTT dan Indonesia Timur.Perubahan Dolly menjadi Sentra Usaha Kecil Menengah (UKM) perlu medapatkan dukungan baik dari pemerintah, lembaga-lembaga dan masyarakat Jawa Timur dan Indonesia.

Wanita Butuh Pertimbangan Selama 35 Jam Untuk Beli Sepatu Hak Tinggi

Sepatu hak tinggi atau high heels ternyata menuntut pertimbangan dengan waktu yang cukup lama dari seorang wanita sebelum memutuskan untuk memilih dan membelinya. Hal itu disimpulkan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bank HSBC di Inggris  terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wanita.

Awalnya riset itu bertujuan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh para konsumen sebelum memutuskan membeli sebuah rumah. Hal ini berkaitan dengan kredit yang akan diajukan ke bank, sementara pasar properti bergerak sangat cepat dan membuat masyarakat menjadi tertekan untuk membuat keputusan yang cepat. Itu yang menjadi alasan mengapa pria dan wanita memerlukan waktu yang berpuluh-puluh jam untuk membeli rumah.

Menurut Ahli properti, Phill Spencer, mempersiapkan diri dan mencari informasi sebanyak mungkin tentang rumah yang diidamkan memang bisa membuat orang menjadi stress. Karena keputusan tersebut akan terkait dengan berapa lama angsuran pengembalian kredit ke bank dan bagaimana kelak akan beradaptasi dengan lingkungan baru wereka.

Studi tersebut menyebutkan seorang wanita memerlukan waktu 26 jam untuk membeli rumah. Tetapi yang mengejutkan waktu 26 jam itu ternyata masih lebih singkat dibandingkan dengan lamanya mempertimbangkan membeli sepatu. Wanita butuh waktu 35 jam sebelum memutuskan pilihannya untuk membeli sepasang sepatu berhak tinggi.

Hasil survei terhadap 2 ribu orang pembeli rumah yang dilansir Mirror, Selasa 19 April 2016, juga menyebutkan bahwa waktu yang paling lama dibutuhkan seorang Wanita, yakni 115 jam adalah untuk memutuskan tempat dimana mereka akan berlibur. Disusul pertimbangan untuk membeli sepatu hak tinggi 35 jam,  31 jam untuk memutuskan makanan yang disajikan untuk tamu makan malam dan waktu 26 jam untuk membeli rumah.

UMKM Berorientasi Ekspor Dapat Fasilitas

Pemerintah pada Selasa (29 Maret 2016) mengumumkan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor. "Bunga KUR untuk UMKM berorientasi ekspor ini tetap sama yaitu sembilan persen," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution ketika mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XI bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Upaya untuk mengekspor produk UMKM masih terkendala, terutama menyangkut pembiayaan, dan kemampuan sumber daya manusia, pemasaran, dan pemenuhan standar perdagangan internasional. Kebijakan pemerintah ditujukan untuk memberikan stimulus kepada UMKM guna meningkatkan ekspor nasional, meningkatkan daya saing produk ekspor UMKM berbasis kerakyatan, serta meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk ekspor.

Pokok kebijakan KURBE meliputi penyediaan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja (Kredit Modal Kerja Ekspor/KMKE) dan investasi (Kredit Investasi Ekspor/KIE) bagi UMKM. Kebijakan pemerintah juga mencakup penyaluran pembiayaan kea UMKM yang berorientasi ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Eximbank).

Selain itu pemerintah menetapkan batas maksimal pembiayaan yang dapat diberikan, di mana KURBE Mikro plafonnya Rp5 miliar, KURBE Kecil plafonnya Rp25 miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp15 miliar), dan plafon KURBE Menengah Rp50 Miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp25 miliar).

Pemerintah menetapkan jangka waktu KURBE paling lama tiga tahun untuk KMKE dan/atau lima tahun untuk KIE. Sasaran utamanya adalah pemasok/plasma yang menjadi penunjang industri dan industri/usaha dengan melibatkan tenaga kerja yang cukup banyak sesuai dengan skala usahanya.

Fasilitas

Selain KURBE, Paket Kebijakan Ekonomi XI juga meliputi pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Untuk Penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE)
Kebijakan itu dikeluarkan karena perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah selama empat tahun terakhir telah menyebabkan kegiatan real estat menurun sejak tahun 2014. Sementara sektor real estat merupakan salah satu sektor padat karya.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang antara lain mengatur penurunan tarif BPHTB dari maksimum lima persen menjadi satu persen bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE. Paket Kebijakan Ekonomi XI juga menyangkut sektor logistik yaitu pengendalian risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan (Indonesia Single Risk Management/ ISRM)

Pokok kebijakan terkait sektor logistik itu mewajibkan semua Kementerian/Lembaga untuk mengembangkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan tunggal melalui Portal INSW untuk pemrosesan perizinan. Selain itu pemerintah mewajibkan penerapan single risk management pada Agustus 2016, dan diperluas penerapannya untuk beberapa Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, sehingga pada akhir tahun 2016, diharapkan dapat berpengaruh pada penurunan waktu bongkar muat di pelabuhan menjadi 3,5 hari secara nasional.

Pemerintah juga menetapkan single risk management agar diterapkan secara penuh pada seluruh Kementerian /Lembaga penerbit perizinan ekspor/impor, sehingga akan mendorong tingkat kepatuhan Indonesia terhadap WTO Trade Facilitation Agreement menjadi 70 persen serta dapat menurunkan dwelling time menjadi kurang dari 3 hari pada akhir Tahun 2017.

Industri Farmasi

Paket Kebijakan Ekonomi XI juga berisi kebijakan pengembangan industri kefarmasian dan alat kesehatan karena meski 206 industri farmasi yang mendominasi pangsa pasar obat nasional (76 persen), namun 95 persen bahan baku obat masih diimpor. Selain itu meski ada 95 industri alat kesehatan yang memproduksi 60 jenis dengan teknologi dengan kelas risiko rendah-menengah, dengan pertumbuhan 12 persen per tahun, 90 persen alat kesehatan masih diimpor.

Dengan kondisi industri farmasi dan alat kesehatan yang seperti itu, dan penerapan sistem  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah merasa perlu menerbitkan kebijakan terintegrasi untuk mendukung kemampuan produksi dalam negeri. Penerapan kebijakan itu ditargetkan bisa meningkatkan keterjangkauan harga obat di dalam negeri serta meningkatkan daya saing ekspor, mendorong penguasaan teknologi dan inovasi, mempercepat kemandirian dan meningkatkan pengembangan produksi bahan baku obat dan alat kesehatan.

Pokok kebijakan soal industri farmasi dan alat kesehatan antara lain meliputi penerbitan Instruksi Presiden kepada Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mempercepat kemandirian dan daya saing industri obat dan alat kesehatan dalam negeri.

Pokok-pokok Instruksi Presiden meliputi penyusunan peta jalan dan rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan; pengembangan riset sediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan ketersediaan bahan baku natural dan kimia dasar dan komponen pendukung industri farmasi dan alat kesehatan.

Di samping itu, penyusunan kebijakan yang mendorong investasi industri farmasi dan alat kesehatan (antara lain membuka Daftar Negatif Investasi yang lebih terbuka bagi penanaman modal asing, yaitu untuk bahan baku obat dari 85 persen menjadi 100 persen untuk penanaman modal asing).

Inpres juga mendorong peningkatan kemampuan BUMN farmasi dan alat kesehatan dan penyusunan kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri yang mendukung pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Inpres juga berisi penyusunan kebijakan fiskal untuk industri farmasi dan alat kesehatan, antara lain pembebasan atau penuranan bea masuk, tax holiday, tax allowance. (mtc)

Ternyata Surabaya Juga Punya Sentra Industri Sepatu

Sepatu wanita murah yang fashioned dan berkualitas di beberapa mall Surabaya ternyata banyak dipasok oleh para perajin dari ujung barat Kota Surabaya, dari sebuah kampung yang padat penduduk dengan sebagaian besar wilayah terdiri dari tambak penghasil produk sepatu berkualitas dengan harga terjangkau. Kampung Unggulan Sepatu terletak di Jl. Tambak Osowilngon Kecamatan Benowo, Surabaya.

Kampung yang dulu lebih dikenal dengan nama Sememi Lor itu terletak tak jauh dari terminal Tambak Oso Wilangon, sekitar 500 meter arah Barat, menuju Kota Gresik. Sekilas kampung ini tak menunjukkan geliat yang menarik. Tapi siapa sangka, di kampung ini telah ribuan bahkan jutaan produk sepatu sandal dibuat oleh warga, secara turun-temurun.

Dari Surabaya, hanya butuh waktu setengah jam perjalanan menuju daerah ini, kalau sedang tidak macet. Aktivitas para perajin memang tidak terlihat dari pinggir jalan raya karena lokasinya berada di gang-gang di Jalan Tambak Osowilangun tersebut. Terdapat lebih dari 100 kepala keluarga berprofesi sebagai perajin sepatu dan sandal di daerah ini.

Saat ini sudah ada 85 pengusaha meramaikan industri alas kaki di Tambak Osowilangun. Sebagian dari mereka merupakan generasi kedua yang sekarang tinggal meneruskan usaha yang sudah dirintis orang tuanya.Sebelum menjadi sentra alas kaki, mayoritas warga di Kelurahan Tambak Osowilangun berprofesi sebagai petambak bandeng dan udang. Sekitar tahun 1970-an, mereka alih profesi karena banyak air laut tercemar limbah pabrik. Sejak itu, sentra alas kaki Tambak Osowilangun mulai berdiri.

Menurut Ridwan, salah seorang perajin sepatu yang juga Ketua Paguyuban Pengusaha Sepatu Osowilangun, sejak dulu memang banyak pabrik di daerah ini. Sayangnya, pabrik ini membuang langsung limbahnya ke laut. Meski sudah dipasang jaring pipa besar untuk menyaring limbah, tetap saja gagal. "Akhirnya lama-lama mereka beralih membuat sepatu dan sandal, " kenangnya.

Menjadi perajin sepatu dan sandal merupakan mata pencaharian utama bagi warga di Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Lantaran mayoritas warga berprofesi sebagai perajin sepatu, kelurahan ini pun dinobatkan sebagai Kampung Unggulan Kreatif oleh Pemerintah Kota Surabaya

Sejak itulah sentra alas kaki Tambak Osowilangun mulai berdiri. Hingga saat ini, Tambak Osowilangun sudah menjadi bursa sepatu dan sandal murah meriah. Selain grosiran, sentra sepatu ini juga melayani setiap pengunjung yang mampir untuk membeli satuan. Kampung ini ramai didatangi pembeli karena sepatunya  murah dan kualitas produknya terjamin.

Modelnya juga cukup bervariasi, mulai dari jenis sepatu berhak tinggi, flat, atau keds, semuanya ada. Begitu pula bahan baku, mulai dari bahan sintesis sampai kulit asli. Itu sebabnya, produk sepatu Tambak Osowilangun mudah diterima konsumen. Selain penjualan di tempat, produk sepatu dari daerah ini juga sudah merambah pasar tradisional dan pusat perbelanjaan di Surabaya. Antara lain Pasar Turi Surabaya, Pasar Atom, Pasar Manyar, dan beberapa pusat perbelanjaan dan grosir.

Jukir Yang Tarik Pelanggan Parkir Akan Ditertibkan

Maraknya Jukir (juru parkir) 'nakal' membuat gerah Kabid Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo, Wartono. Apalagi ada Jukir yang menarik uang parkir. Hal itu tak sesuai Perda No 13 tahun 2005 yang menetapkan parkir di tepi jalan umum menjadi sistem berlangganan.

“Saya sudah memberikan imbauan maupun teguran kepada para jukir tersebut, dan hasilnya tak selalu bagus. Sudah saya katakan kalau Nopol-nya Probolinggo, jangan ditarik uang parkir. Kadang ada yang tetap membandel,” kata Wartono, Rabu (6/4). Lebih lanjut Wartono mengatakan, penerapan parkir berlangganan pada dasarnya merupakan hal yang dapat memberi kesejahteraan bagi para juru parkir di Kota Probolinggo.

“Dalam waktu saya akan study banding ke Banyuwangi, karena di sana parkir tak dikenakan retribusi alias gratis. Saya penasaran. Barangkali nanti bisa diterapkan di sini," imbuhnya. Dari pantauan wartawan, memang ada beberapa titik yang sangat menjanjikan meraup rupiah dari keuntungan parkir,di antaranya lokasi Alun-alun Kota Probolinggo. Masih terlihat banyak oknum jukir ‘nakal’ yang menarik uang parkir. Padahal semestinya tidak diperbolehkan.

Sekedar diketahui, bagi pengendara roda dua maupun roda empat yang ber-Nopol Kota maupun Kabupaten Probolinggo, wajib membayar karcis berlangganan Rp 25 ribu untuk roda dua dan Rp 50 ribu untuk roda empat) untuk satu tahun. Hal itu dilakukan tiap membayar pajak kendaraan dan secara otomatis membayar stiker parkir berlangganan di kantor Samsat. (bm/sn)

Sepatu Wanita Dari Gang Dolly

Sepatu wanita berhak rendah dan berwarna putih hasil kerajinan warga di kawasan Gang Dolly digunakan oleh Tri Rismaharini saat pelantikannya sebagai Walikota Surabaya untuk yang kedua kalinya. Tak hanya Risma, Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana juga mengenakan sepatu produksi pengrajin di bekas lokasi prostitusi terbesar se Asia Tenggara itu.

Lokalisasi Dolly yang dulu menjadi sandaran hidup bagi sekitar 800-an wisma esek-esek dan sekitar 9.000-an lebih penjaja cinta kini  sudah berubah. Dolly yang terletak di Jalan Kupang Gunung Timur kini terlihat sepi. Untuk menghidupkan kembali ekonomi eks lokalisasi Dolly, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengubahnya menjadi sejumlah rumah industri.

Sejumlah wisma yang dulu ramai oleh kupu-kupu malam dan pria hidung belang, kini dialihfungsikan menjadi industri sepatu. Salah satu contohnya di Wisma Barbara. Wisma ini dulunya cukup terkenal kini menjadi rumah kelompok usaha bersama membuat sepatu yang mulai merintis usaha sejak bulan Oktober 2014.

Ada 30 warga terdampak penutupan Dolly yang mayoritas ibu-ibu bergabung dalam kelompok usaha bersama ini. Namun setelah 7 bulan berlalu, kini tinggal 15 orang atau separuh warga yang masih bertahan di bekas wisma ini. Warga sekitar lokalisasi Dolly diberdayakan untuk menjahit bahan-bahan membuat sepatu hingga setengah jadi. Kemudian disetorkan ke pabrik sepatu untuk proses finishing.

Sejumlah warga yang ikut usaha ini mengaku mendukung perubahan ini meskipun masih belum diimbangi penghasilan yang didapat. Para anggota kelompok usaha bersama ini berharap usaha menjahit produksi sepatu menjadi usaha yang menjanjikan bagi mereka agar dapat membantu perekonomian keluarga.

Nur Hidayah, pengrajin sepatu di Koperasi Usaha Bersama (KUB) Mampu Jaya, mengatakan promosi sepatu masih di Surabaya. Konsumennya masih kalangan lurah, camat, dan pejabat di Surabaya. Menurutnya, sepatu yang diproduksi di kawasan itu berbahan kulit sapi Harga satu pasang sepatu berkualitas terbaik yaitu berkisar Rp400 ribu hingga Rp500 ribu. Sementara kualitas KW super seharga Rp100 ribu sampai dengan Rp200 ribu.

"Kalau sepatunya Bu Risma itu kualitasnya baik," kata ibu satu anak itu. Nur Hidayah mengatakan mendapat bahan kulit sapi dari Magetan. Selain kualitas, warnanya beragam mulai dari putih, cokelat, dan hitam. Sedangkan menurut Safrina, 42, pengajin lain, mengaku dapat menghasilkan 10 hingga 15 pasang sepatu. Produksinya masih mengandalkan pesanan. "Alhamdulillah ada pesanan terus terutama dari pejabat Pemkot Surabaya. Harapannya, usaha ini bisa maju terus lebih baik," ujarnya.